Internasionalisasi Pendidikan, Saatnya Pemerintah Menaruh Perhatian

LONDON, KOMPAS.com - Perkembangan pendidikan tinggi telah berubah secara drastis selama beberapa dekade belakangan ini. Ke depan akan semakin terlihat perubahan yang lebih nyata lagi, yaitu internasionalisasi pendidikan tinggi yang kian menjadi prioritas di banyak negara di dunia.

Demikian dipaparkan oleh Vise-Provost University College London (UCL) Prof. Michael Worton dalam presentasi bertajuk "The Challenge and Rewards of Internationalising Higher Education" pada acara East Asia Inward Mission di Kampus UCL, Senin (22/3/2010).

Michael mengatakan, sudah saatnya pemerintah di berbagai negara perlu menaruh perhatiannya secara lebih besar, termasuk dalam hal investasi di dalam perkembangan pendidikan tinggi ini, yang antara lain menyangkut tiga hal, yaitu International Higher Education (HE), Transnational HE, serta Global HE.

"Ketiganya menyajikan beberapa hal berbeda, tetapi yang terpenting adalah pertama, mobilitas baik bagi siswa maupun staf instansi pendidikan, yang kedua perubahan keinginan dari para siswa, dan ketiga harapan dan permintaan dari para karyawan yang berujung pada peningkatan jumlah staf di instansi-instasi tersebut," ujar Michael di hadapan para pimpinan perguruan tinggi dari berbagai negara di Asia Timur, termasuk enam rektor perguruan tinggi Indonesia yang akan menghadiri Konferensi Pendidikan Internasional "Going Global Conference 4" di London, Inggris, pekan ini.

"Pada akhirnya semua itu akan membentuk global citizen dan kembalinya nilai-nilai sosial dan moral ke dalam kurikulum seperti yang kita inginkan selama ini," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Akhmaloka mengatakan, bahwa membangun internasionalisasi pendidikan tinggi merupakan kesadaran seluruh negara di dunia. Menurutnya, HE tidak dapat dibangun oleh satu negara secara sendiri-sendiri, namun harus melalui proses kolaborasi yang erat dan saling menguntungkan.

"Ada kecenderungan untuk menggembosi negara-negara berkembang, tetapi ini merupakan kecenderungan yang positif dan harus dimanfaatkan. Kita, terutama pemerintah, harus bisa terbuka menanggapi semangat kolaborasi ini," ujar Akhmaloka.